SENEKO NEWS | JAKARTA — Harga beras dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat hingga jauh melebihi patokan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Para pedagang pun khawatir terjadinya krisis harga beras yang semakin menyulitkan pedagang eceran maupun konsumen.
Mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras medium di DKI Jakarta pada Selasa (5/9/2023) sudah tembus hingga Rp 11.480 per kilogram atau sekitar 5,3 persen lebih tinggi dari HET beras Zona I sebesar Rp 10.900 per kg. Sedangkan secara nasional, rata-rata harga beras medium sudah melebihi Rp 12 ribu per kg.
Pergerakan harga beras medium yang menjadi konsentrasi pemerintah dalam mengintervensi harga memang terus mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir. Musim kemarau ekstrem akibat El Nino menjadi salah satu penyebab utama karena berdampak pada penurunan produksi.
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengungkapkan kekhawatiran akan potensi terjadinya krisis beras. Ia meminta agar dilakukan percepatan penguatan pasokan demi menghindari terjadinya kepanikan di tengah masyarakat.
“Potensi ke arah sana (krisis beras) ada. Pekan lalu kami sudah mengingatkan pemerintah,” kata Reynaldi kepada Republika, Selasa (5/9/2023).
Bulog mengeklaim memiliki stok beras nasional sebanyak 1,6 juta ton. Pasokan cadangan itu diyakini mampu menjadi penyangga pasokan hingga akhir tahun ini sementara proses importasi beras terus berjalan.
Namun, Reynaldi menilai stok beras yang dimiliki secara nasional masih belum cukup dalam waktu empat bulan ke depan. Meski Indonesia belum masuk pada fase darurat beras, tak menutup kemungkinan kondisi itu akan terjadi.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Senin (5/9/2023), menyampaikan, kenaikan harga beras juga tidak lepas dari meningkatnya harga gabah dari tingkat petani.
Ia menyampaikan, harga gabah kering panen (GKP) pada Agustus mengalami kenaikan menjadi Rp 5.833 per kg. Sementara harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 6.760 per kg. “Sebagai update ada yang sudah di atas Rp 7.000 per kg untuk GKP,” ujar dia.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat andil inflasi dari beras selama Agustus 2023 sebesar 0,05 persen. Secara kumulatif sepanjang Januari-Agustus 2023 beras telah mengalami inflasi sebesar 7,99 persen.
Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) menilai kenaikan harga beras terjadi karena permintaan mengalami kenaikan, sementara pasokan beras dari daerah sentra produksi terus menurun. Pedagang pasar induk menilai tak mampu membendung kenaikan sehingga hanya pemerintah yang dapat diharapkan untuk menstabilkan harga.
Ketua PIBC Zulkfili Rasyid, menyampaikan, pemerintah juga harus menyiapkan antisipasi masa paceklik beras yang biasanya dimulai pada Desember hingga Februari. Pada bulan-bulan tersebut, stok beras akan menipis hingga musim panen tiba.
“Yang bisa menekan harga adalah pemerintah, kalau pasar induk selama ini yang kita harapkan hanya pasokan dari daerah. Sekarang, pasokan berkurang. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak mampu,” kata Zulkifli kepada Republika, Selasa (5/9/2023).
Ia mengungkapkan, rata-rata harga beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang sudah tembus antara Rp 12.300 per kg hingga Rp 12.500 per kg. Dengan kata lain, harga yang diterima konsumen di pasar-pasar wilayah akan jauh lebih tinggi. Sementara pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras di Zona I maksimal Rp 10.900 per kg.
Zulkifli menyebut, Bulog saat ini justru memprioritaskan operasi pasar beras kemasan satu kg, lima kg, hingga 10 kg melalui jaringan toko retail. Pola tersebut memang ditujukan agar beras Bulog dapat langsung sampai ke tangan konsumen.
Namun, Zulkifli mengatakan, kenaikan harga beras akibat menipisnya pasokan di pasar induk juga tak terhindarkan sehingga membutuhkan tambahan pasokan beras dalam bentuk curah (kemasan karung) dari Perum Bulog. “Harapannya operasi pasar beras curah, karena dalam pengamatan saya untuk bisa menurunkan harga, ya dengan beras curah seperti biasa Bulog melakukan operasi pasar,” kata Zulkifli.
Mengutip statistik pasokan beras di PIBC, jumlah stok yang tersedia pada Selasa (4/5/2023) hanya 25,8 ribu ton, jauh di bawah batas aman sebesar 30-35 ribu ton per hari. Jumlah itu juga jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata stok September 2022 lalu yang mencapai 39 ribu ton.
Sementara itu, rata-rata harga beras di pasar induk sudah tembus hingga Rp 13.057 per kg, jauh di atas rata-rata harga dua tahun sebelumnya di bulan sama yang berkisar Rp 10 ribu per kg.
Pemerintah dan perwakilan Bulog di daerah meminta masyarakat tak panik terhadap ketersediaan beras. Perum Bulog Kanwil Sumatra Utara (Sumut), misalnya, memastikan stok beras di wilayahnya dalam kondisi aman.
"Masyarakat tidak perlu khawatir. Belanja saja sesuai kebutuhan, jangan memborong beras dalam jumlah besar," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arif Mandu.
Menurut Arif, Sumut tidak sedang mengalami krisis beras, karena tidak merasakan dampak ekstrem dari fenomena El Nino yang membuat curah hujan menurun. Hujan yang masih turun di Sumut membuat petani dapat menanam padi.
"Hal tersebut membuat sawah masih bisa panen. Jadi, Sumut saya kira masih relatif aman," kata Arif.
Selain itu, dia menegaskan, stok beras di gudang Bulog juga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga Senin (4/9/2023), Bulog Sumut memiliki 46.219 ton cadangan beras pemerintah (CBP).
Arif melanjutkan, Bulog Sumut juga akan kedatangan 12.500 ton tambahan beras pada Selasa (5/9), sehingga stok nyaris 60 ribu ton.
“Kemudian, kami sudah meminta suplai kurang lebih 56 ribu ton beras sampai akhir tahun 2023," kata dia lagi.
Perum Bulog Sumut pun terus menyalurkan beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk menekan harga beras. Pendistribusian itu dilakukan ke seluruh wilayah Sumut melalui semua saluran yang ada, mulai dari pasar tradisional hingga toko daring.
Hingga Sabtu (2/9/2023), Perum Bulog Sumut menyalurkan 52.989 ton beras SPHP dari target 60.473 ton (87,62 persen dari target). Tidak cuma itu, Perum Bulog Sumut akan mendistribusikan bantuan sosial beras mulai pertengahan September 2023.
Perum Bulog Sumut akan membagikan 27.780 ton beras SPHP kepada keluarga penerima manfaat (KPM), di mana setiap KPM akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Di daerah lainnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyebutkan perkiraan cadangan beras di daerahnya mencapai 400 ribu ton pada September 2023.
"Provinsi Lampung masih diharapkan untuk terus berproduksi padinya pada September ini panen ada di Kabupaten Mesuji. Sedangkan pada Oktober panen ada di wilayah Tulangbawang dan Lampung Selatan," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi, Selasa.
Ia mengatakan, pada September ini daerahnya masih mampu melakukan panen padi seluas 84.728 hektare pada Oktober seluas 72 ribu hektare, pada November seluas 40 ribu hektare, dan Desember seluas 137 ribu hektare.
"Selanjutnya ada tambahan sebanyak 36 ribu hektare lahan untuk gerakan pangan nasional, ditambah dengan lahan pertanian reguler seluas 228 ribu hektare. Bila rata-rata panen mencapai lima ton per hektare, di September ini ada cadangan beras sebanyak 400 ribu ton," katanya lagi.
Dia menjelaskan, cadangan beras di daerahnya itu disumbang dari lima kabupaten yang memiliki produksi panen tertinggi, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulangbawang, dan Mesuji serta daerah lainnya yang memiliki lahan persawahan meski tidak terlalu luas.
"Selain itu untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, setiap kabupaten dan kota diharapkan bisa memiliki cadangan pangan minimal 100 ton, yang dapat disimpan melalui gudang Bulog ataupun tempat penyimpanan lainnya," ujarnya lagi.
Menurut dia, cadangan pangan tersebut selain untuk menjaga ketahanan pangan saat musim kemarau, juga dapat digunakan bila terjadi bencana alam, ataupun untuk kegiatan operasi pasar.
"Jadi, selain untuk menjaga ketahanan pangan daerah terutama dalam menghadapi musim kemarau, cadangan pangan per kabupaten juga bisa digunakan untuk keperluan operasi pasar ataupun tanggap bencana jadi bisa bermanfaat untuk menjaga konsumsi masyarakat," ujar dia.
Ia menjelaskan, selain kabupaten dan kota, pemerintah provinsi pun akan menyiapkan cadangan pangan yang berfungsi sebagai penyangga bagi kebutuhan kabupaten dan kota.
"Sedangkan terkait ketersediaan air, Pemerintah Provinsi Lampung pun sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan air bagi lahan pertanian siap tanam, dan kebutuhan air bersih masyarakat dalam bentuk penyediaan pompa air permukaan dan penyalurannya menuju lahan pertanian dan masyarakat terdampak kekeringan," katanya. (sumber: Republika)
