SENEKO NEWS | JAKARTA — Indonesia berada pada kondisi “Darurat Narkotika”, Komite III DPD RI dorong Badan Narkotika Nasional (BNN) lakukan pemantauan mendalam dan perbaikan terhadap pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
"Mengingat Indonesia saat ini darurat narkotika, sehingga program P4GN perlu didukung untuk menyelamatkan generasi mendatang dari serbuan global peredaran gelap narkotika," ucap Ketua Komite III Hasan Basri membuka rapat bersama Kepala BNN Irjen Pol Marthinus Hukom didampingi Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim dan Abdul Hakim, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Pada rapat kerja ini, Komite III DPD bersama Kepala BNN membahas realisasi Program Kerja dan Anggaran BNN Semester I Tahun 2024, Program kerja BNN tahun 2024-2029, termasuk rencana program kerja dan pelaksanaannya di daerah, serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.
"Semoga BNN mampu mencapai target angka prevalensi penyalahgunaan narkotika turun menjadi 1,69% di tahun 2024 ini," imbuh Hasan Basri.
Komite III DPD RI pada masa sidang ini, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mendorong BNN agar melakukan pemantauan mendalam dan perbaikan terhadap pelaksanaan program P4GN agar berjalan lebih sistematis dan tepat sasaran.
Pada rapat kerja ini, Kepala BNN Marthinus Hukom memaparkan pada Komite III DPD RI, BNN menyusun strategi dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) yaitu melalui penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan dan pendekatan iconic dan tematik. Marthinus menyebutkan permasalahan narkoba tidak bisa diselesaikan satu institusi, sehingga perlu adanya kerja sama dengan berbagai stakeholders.
"Saya minta dukungan penuh Komite III kepada BNN RI agar dapat melakukan kerja optimal dalam bidang pencegahan dan penanggulangan narkoba," ungkap Marthinus Hukom.
Menanggapi itu, Anggota DPD RI asal Bengkulu Eni Khaerani menyoroti bahwa di Indonesia punya banyak penduduk terutama kaum muda yang menjadi target dari peredaran narkoba, perlu mitigasi dan pencegahan lebih konkret yang menyeluruh baik di dalam dan lintas negara.
"Perlu langkah konkret dalam melakukan pencegahan, dan kerjasama harus diperkuat dengan berbagai pihak," tukas Eni.
Senada dengan itu, Senator asal Aceh Fadhil Rahmi menyoroti perlunya dibuatkan regulasi dan panduan dari BNN dalam membangun pusat-pusat rehabilitasi narkoba di daerah.
“Hal ini juga perlu menjadi perhatian terkait pembangunan pusat rehabilitasi, agar mampu menolong dan mengobati para pecandu agar kembali ke jalan yang benar,” ucap Fadhil.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Kalteng Habib Said Abdurrahman menyoroti banyaknya obat-obat umum di apotek dengan golongan psikotropika yang beredar umum dan mudah diakses dan didapatkan.
"Saya kira obat-obat yang sangat mudah diakses inipun harus diatur penggunaannya, karena rawan disalahgunakan" cegahnya.
Pada forum tersebut, Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim mengapresiasi kinerja BNN dan Kepolisian dalam penanganan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ia menyoroti banyaknya penegak hukum hingga artis yang tersangkut masalah narkotika sehingga perlu penanganan serius.
"Narkoba sudah masuk ke semua lini, pencegahan dan penanganan harus lebih konkret agar generasi emas berhasil," kata senator asal Sumatera Barat.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komite III Abdul Hakim menambahkan darurat narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, sehinggan BNN harus mengoptimalkan anggaran dan program rencana yang akan dilakukan ke depan.
"Tahun 2025 harus dipilih program dan rencana anggaran yang lebih memberikan efek dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba," tukas Abdul Hakim.
Menutup rapat, Ketua Komite III Hasan Basri mengapresiasi dan mendukung BNN RI dalam berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia, Hasan Basri juga berharap adanya penguatan dan penambahan anggaran bagi BNN.
"Urusan narkotika tidak hanya BNN, perlu dukungan lintas sektoral, kami dukung penuh penguatan dan penambahan anggaran bagi BNN," pungkas senator asal Kalimantan Utara tersebut. (*)
