SENEKO NEWS | MANOKWARI — Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum melakukan pertemuan dengan perwakilan kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di kabupaten Manokwari, Papua Barat. Agenda pertemuan itu diantaranya membahas tentang proses penerimaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar.
Adapun pertemuan berlangsung di ruang magister hukum STIH Manokwari, kemarin. Selain menyampaikan paparan, Filep Wamafma juga menyerap aspirasi dari para kepala sekolah tentang program PIP yang menekankan bahwa proses penerimaan beasiswa ini menjadi prioritas bagi pelajar dan harus diperjuangkan.
“Padahal program PIP ini merupakan program lama yang sudah ada, jadi kita perlu mengetahui betul realisasinya di daerah, apakah sudah berjalan dan terbuka bagi pihak sekolah sebagai penerima atau tidak. Maka saya harap ini harus tepat sasaran, karena beasiswa adalah hak pendidikan bagi pelajar,” ujar Filep.
“Sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Martinus Dowansiba tidak memenuhi undangan kegiatan ini. Ya tentu, saya sangat sesalkan karena pertemuan ini penting. Sejak awal, saya fokus betul masalah pendidikan di Papua, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Papua,” katanya lagi.
Lebih lanjut senator Papua Barat itu menekankan bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat pada umumnya memerlukan kolaborasi dari pihak Dinas Pendidikan untuk menjawab berbagai persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat.
“Tentu harus ada kerjasama dan kolaborasi yang baik. Apalagi belakangan ini banyak keluhan guru untuk beragam masalah pendidikan. Banyak hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu pendidikan di Manokwari. Contohnya kuota beasiswa KIP untuk mahasiswa dan PIP untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Karena sangat membantu siswa-siswi termasuk mahasiswa/i. Hanya saja program itu juga terkendala beberapa hal, seperti sinkronisasi data pusat dan daerah,” katanya.
“Soal data misalnya, harus sinkron juga karena berdampak pada kuota penerima dua beasiswa itu. Padahal bantuan ini membantu untuk menjawab masalah pendidikan di daerah,” ungkap Filep.
Kata Filep, pertemuan ini sekaligus menyerap aspirasi para guru dan kepala sekolah yang mengeluhkan kesejahteraan, yang hingga saat ini masih jauh dari kata sejahtera.
“Jangankan tunjangan, rumah dinas saja tak layak huni. Selain itu, seragam ASN juga dijahit sendiri. Saya juga dengar keluhan pengadaan seragam siswa yang tak merata dari dinas dan itu juga masalah. Misalnya siswanya 80, tetapi hanya mendapat seragam belasan. Masalah ini siapa yang tanggungjawab?,” tanya dia lagi.
Berkaitan dengan masalah ini, Filep berharap segera ada evaluasi, utamanya bersama pemerintah melalui dinas pendidikan agar persoalan dan keluhan yang diterima dapat diklarifikasi dan ditindaklanjuti sehingga menemukan upaya-upaya penyelesaian yang baik. (*)
