SENEKO NEWS | JAKARTA — Pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara yakni Pasar Tanah Abang sepi pembeli. Kondisi ini dinilai banyak pihak sebagai hal yang menyedihkan, terlebih itu terjadi 2 pekan jelang lebaran.
Pengamat politik Rocky Gerung, menilai sepinya aktivitas di pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi yang tengah lesu.
"Fenomena ini sebagai sinyal bahwa daya beli masyarakat, khususnya emak-emak yang menjadi motor utama belanja rumah tangga, semakin melemah," kata RG dikutip dari kanal YouTube miliknya, pada Minggu (16/3).
"Pasar Tanah Abang adalah ukuran yang sudah melegenda Jadi kalau ada berita pasar Tanah Abang sepi itu penanda bahwa dompet emak-emak tipis," imbuhnya.
Pantauan hari ini, Minggu (16/3) kondisi lorong-lorong pasar ini memang tampak sepi pembeli. Padahal, denyut nadi perekonomian di pasar tanah abang setiap ramadhan dan jelang lebaran selalu ramai oleh pembeli yang berburu oleh-oleh dan kebutuhan hari raya.
Menurut RG, mudik Lebaran bukan sekadar pulang kampung, melainkan momentum untuk berbagi penghasilan hasil kerja keras di kota lewat oleh-oleh.
"Tapi sekarang mulai ada frustasi orang yang hendak pulang mungkin membatalkan karena malu nggak bawa oleh-oleh," ujarnya.
"Ada kegelisahan bahwa kemurahan alam semesta, yang biasanya dirasakan dalam momen Lebaran, kini seolah-olah dibatalkan oleh kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat," imbuhnya.
Dampak Efisiensi
Sementara Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai bahwa defisit yang terjadi menunjukkan kelemahan dalam penerimaan negara, sementara belanja belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berimbas pula pada kondisi perekonomian, termasuk kondisi pasar modern, bahkan pasar tradisional di banyak tempat.
"Belanja negara yang masih rendah bisa berdampak pada perlambatan ekonomi, terutama bagi sektor yang bergantung pada anggaran pemerintah," kata Awalil dalam keterangan yang diterima redaksi, pada Minggu (16/3/2025).
Sebagaimana di wartakan sebelumnya, Pemerintah mencatat penerimaan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara lebih tinggi, mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Akibatnya, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB.
Awalil Rizky menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian dan lembaga yang baru mencapai 7,2 persen dari target Rp 1.160,1 triliun.
"Jika tren ini berlanjut, efek multiplier dari APBN terhadap ekonomi bisa semakin lemah," jelasnya.
Menurutnya, peningkatan belanja juga harus diimbangi dengan optimalisasi pendapatan negara.
"Penerimaan perpajakan masih jauh dari target, terutama pajak yang baru terealisasi 8,6 persen dari target Rp 2.189,3 triliun. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah," pungkasnya.
Dalam rilis terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit 0,13 persen dari PDB masih dalam batas aman dan sesuai desain APBN 2025.
